KUTACANE | BATNEWS
Anggota Komisi IV DPR RI, M. Salim Fakhry, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk serius mengatasi persoalan pupuk subsidi di daerah itu. Pasalnya, kata Salim, harga pupuk subsidi masih dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Aceh Tenggara. Itu diketahui dari laporan masyarakat.
"Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan pupuk tersebut tidak kongkrit," kata Salim Fakhry, di Kute Seri, Minggu, 12 November 2023.
Menurut Salim, para petani di Aceh Tenggara menjerit dengan harga pupuk tidak ada perhatian. Untuk itu, Salim mendesak pemangku kebijakan di daerah tersebut untuk serius mengatasi persoalan pupuk subsidi di Aceh Tenggara.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara, Yusrizal, mengatakan Pemerintah Kabupaten dan KP3 sudah melakukan sidak ke lapangan terkait persoalan pupuk subsidi di daerah itu.
Saat sidak, kata Yusrizal, KP3 Aceh Tenggara menemukan beberapa kios yang tidak memenuhi standar, dan kios tersebut telah ditegur oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) setempat. Dikatakan Yusrizal, KP3 telah mengundang penyuluh pertanian lapangan (PPL), kios pupuk untuk menggali akar persoalan pupuk subsidi.
"Kita akan lebih menggali lagi akar masalah pupuk subsidi ini," kata Yusrizal, di Kute Seri, Minggu, 12 November 2023. Yusrizal mengungkapkan, tidak ada ditemukan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh Tenggara saat KP3 turun melakukan sidak di lapangan. Namun, kata dia, ada ditemukan ketidak beresan harga eceran tertinggi (HET).
Harga HET di kios tidak sesuai dengan aturan yang ada, begitu juga dengan harga dari distributor. Kita mau memastikan distributor apakah membeli sesuai dengan harga yang ada.
Plt Sekda Aceh Tenggara dan sekaligus Ketua KP3 Aceh Tenggara ini menegaskan kepada pemain pupuk bersubsidi agar berhenti bermain harga. Yusrizal berjanji akan segera menindaklanjuti dengan tegas permasalahan pupuk subsidi. "Dari pada kami disebut mandul, mulai pekan ini kita gas terus masalah pupuk," pungkas Yusrizal.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (Gakag), Arapik Beruh, mengatakan pihak eksekutif maupun legislatif jangan hanya beretorika, bicara teori dan janji belaka. Namun, harus membuktikan kepada petani.
"Saat ini masyarakat petani masih saja menjadi ladang empuk oknum mafia pupuk di Aceh Tenggara," kata Arapik Beruh, Senin, 13 November 2023. Menurut Arapik, dari tahun ke tahun permasalahan pupuk terus terjadi dan belum ada sanksi yang memberikan efek jera kepada oknum pemain harga eceran tertinggi pupuk subsidi.
Mengutip keterangan Plt Sekda yang mengungkapkan KP3 menemukan ada ketidakberesan pada HET pupuk subsidi. Artinya, ada dugaan masyarakat petani dirugikan dalam penebusan pupuk subsidi. Dan sebaiknya permasalahan ini ditindaklanjuti secara tegas sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
"Kalau memang benar ada ditemukan ketidakberesan HET pupuk, bawa saja ke ranah hukum, agar semua jelas," kata Arapik seraya menambahkan jangan sampai ada tarik ulur dan pilih bulu dalam kasus permainan harga pupuk tersebut.***
