Foto : Fraksi Geranat yang menolak persetujuan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kota Subulussalam (APBK) tahun anggaran 2023
SUBULUSSALAM | BATA-NEWS.COM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Subulussalam menggelar rapat paripurna untuk membahas persetujuan bersama atas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kota Subulussalam (APBK) Subulussalam tahun anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRK Subulussalam menyatakan dukungannya, kecuali Fraksi Geranat yang menolak persetujuan tersebut. Kamis 11 juli 2024.
Bahagia Maha, Ketua Fraksi Geranat, menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan persetujuan rancangan qanun tersebut. Menurut Bahagia, keputusan tersebut diambil berdasarkan banyaknya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kebijakan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Temuan-temuan tersebut secara keseluruhan berjumlah 44 miliar lebih, rincian temuan tersebut antara lain.
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp 7.698.444.932,- tidak sesuai ketentuan
Penggunaan DAK fisik sebesar Rp 10.931.159.741,- tidak sesuai dengan ketentuan aturan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk sebesar Rp 15.685.037.860,- tidak sesuai ketentuan
Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp 7.025.546.000,- tidak sesuai ketentuan
Penggunaan Dana (ZIS) sebesar Rp 3.102.805.473,- tidak sesuai ketentuan
Bahagia Maha menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut jelas-jelas melanggar hukum dan aturan serta menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait, sehingga menyebabkan kerugian terhadap daerah dan menghambat pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Bahagia meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan secara mendalam dan transparan terkait rekomendasi BPK tersebut.
“Fraksi Geranat menolak persetujuan rancangan qanun ini karena banyaknya temuan dari LHP BPK yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.
Kami meminta agar APH melakukan penyelidikan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya,” ujar Bahagia Maha.
Rapat paripurna ini berlangsung dengan suasana yang cukup tegang, mengingat pentingnya isu yang dibahas dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Subulussalam. Keputusan akhir mengenai rancangan qanun ini masih menunggu hasil penyelidikan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak terkait. [RM]
